Medialabuanbajo.com,- Lembaga Center of Economic and Law Studies (Celios) merilis hasil survei satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Survei yang dilakukan terhadap 120 pakar dan pengamat kebijakan publik itu menunjukkan kesenjangan tajam antara menteri yang mendapat apresiasi publik dan mereka yang menuai kritik.
Celios menjelaskan bahwa survei dilakukan dengan pendekatan expert judgment, di mana para responden diminta menilai siapa saja menteri dengan kinerja terbaik dan terburuk selama satu tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.
Mereka kemudian diminta memberi peringkat 1, 2, dan 3 berdasarkan persepsi terhadap efektivitas kebijakan, transparansi, serta dampak terhadap masyarakat.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tercatat sebagai pejabat dengan kinerja terburuk versi responden survei ini, berada di posisi paling bawah dengan skor -151 poin.
Ketua Umum Partai Golkar itu disusul Kepala Badan Geospasial Nasional (BGN) Dadan Hindayana (-81 poin), Menteri HAM Natalius Pigai (-79 poin), dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni (-56 poin). Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon berada di urutan berikutnya dengan -36 poin.
Celios mencatat, penilaian terhadap kinerja para menteri mencerminkan ketimpangan besar antara mereka yang dianggap berhasil menjalankan program prioritas pemerintah dengan yang dinilai gagal menjaga stabilitas kebijakan.
“Evaluasi kinerja menteri menunjukkan kesenjangan tajam antara mereka yang diapresiasi publik dan yang menuai kritik keras,” tulis Celios dalam laporan hasil surveinya dirilis pada Senin, 20 Oktober 2025.
Selain yang berkinerja buruk, Celios juga merilis hasil survei menteri yang berkinerja baik dan memperoleh penilaian positif. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM dan Imipas Yusril Ihza Mahendra dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto masuk dalam jajaran pejabat dengan kinerja terbaik.
Disusul Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, serta Menteri Agama Nasaruddin Umar yang masing-masing mendapat skor positif lebih dari 40 poin.
Sedangkan, menteri atau kepala badan yang baru dilantik pada September 2025 tidak disertakan dalam penilaian karena masa kerja mereka belum cukup untuk dievaluasi.
Dalam laporannya, Celios menilai evaluasi publik terhadap para menteri dapat menjadi masukan penting bagi Presiden Prabowo dalam melakukan penyegaran kabinet.
“Survei ini menggambarkan persepsi para ahli mengenai sejauh mana para menteri mampu menunaikan mandat pembangunan yang dijanjikan,” demikian pernyataan Celios dilansir Tempo.com. (*)
