Dunia pendidikan Indonesia kembali dirundung duka dan kekecewaan mendalam. Harapan jutaan pahlawan tanpa tanda jasa untuk mendapatkan kehidupan layak kini hancur berkeping-keping, menyisakan tanya akan integritas janji politik yang pernah diucapkan dengan lantang di podium kampanye.
Retorika Dua Juta Rupiah yang Menguap
Masih terngiang jelas janji Prabowo Subianto saat kampanye Pilpres yang menjanjikan kenaikan gaji sebesar dua juta rupiah bagi setiap guru, baik ASN maupun honorer. Bahkan, secara spesifik disebutkan bahwa guru non-ASN akan mendapatkan peningkatan tunjangan profesi menjadi dua juta rupiah per bulan. Namun, kenyataan di lapangan berkata lain; hingga saat ini, janji tersebut dinilai tidak terjadi sama sekali.
Ketimpangan yang Menyakitkan: Guru vs Petugas MBG
Kekecewaan ini memuncak menjadi kemarahan saat melihat realitas gaji guru honorer yang masih berkisar antara Rp200.000 hingga Rp400.000 per bulan. Ironisnya, muncul perbandingan yang sangat kontras di mana petugas pencuci wadah makan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru dikabarkan menerima upah hingga Rp3.000.000 per bulan.
- Guru Honorer: Hanya menerima sekitar Rp400.000/bulan.
- Guru TK: Bertahan dengan Rp200.000/bulan.
- Pekerja MBG: Mendapat prioritas lebih tinggi dengan upah mencapai Rp3.000.000/bulan.
Habis Manis Sepah Dibuang
Narasi yang berkembang di kalangan pendidik kini adalah perasaan dikhianati. Guru merasa hanya dijadikan mesin politik untuk mendulang suara saat pemilu. Setelah kekuasaan diraih, nasib mereka seolah terabaikan; janji pengangkatan P3K bagi honorer tertutup oleh prioritas terhadap pegawai-pegawai baru di program pemerintah yang lain.
Kini, gelombang protes dan demonstrasi mulai bermunculan. Para guru menuntut pertanggungjawaban atas janji-janji yang dulu digembar-gemborkan. Jika pilar utama kemajuan bangsa—yakni para guru—terus diperlakukan seolah tidak berharga, maka kesejahteraan negara yang dicita-citakan hanyalah mimpi kosong belaka.