Medialabuanbajo.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai solusi stunting dan peningkatan kualitas SDM kini justru menuai gelombang kecaman masif dari berbagai lapisan masyarakat di berbagai daerah. Bukannya menjadi angin segar, program ini dinilai sebagai beban baru yang dipaksakan masuk ke dalam struktur anggaran daerah tanpa pertimbangan matang.
Anggaran yang Mencekik, Bukan Memberi Solusi
Kecaman keras muncul terutama terkait skema pembiayaan yang dinilai “merampok” ruang fiskal daerah. Sejumlah pengamat kebijakan publik menegaskan bahwa pemangkasan anggaran untuk pos-pos krusial lainnya demi mendanai MBG adalah langkah yang ceroboh. Daerah dipaksa menyisihkan dana yang seharusnya untuk infrastruktur mendesak dan layanan kesehatan primer hanya demi ambisi politik pusat yang tidak realistis.
”Ini bukan memberi makan gratis, tapi memindahkan beban hidup rakyat dari kantong kiri ke kantong kanan melalui pemotongan anggaran layanan publik lainnya,” ujar salah satu koordinator aksi protes dalam keterangannya.
Ancaman Kualitas dan Potensi Korupsi
Tidak hanya soal dana, implementasi MBG di lapangan juga memicu kekhawatiran serius terkait standar keamanan pangan. Pengadaan massal dalam skala raksasa ini dianggap sebagai “ladang basah” baru bagi praktik korupsi dan nepotisme dalam penunjukan vendor penyedia makanan. Tanpa pengawasan ketat, program ini berisiko tinggi menyajikan makanan berkualitas rendah yang justru membahayakan kesehatan anak-anak sekolah.
Sentralisme yang Menindas Kearifan Lokal
Protes di berbagai daerah juga menyoroti pengabaian terhadap kearifan lokal. Sistem penyediaan yang cenderung tersentralisasi mengancam keberlangsungan pelaku UMKM pangan lokal yang selama ini sudah berjalan secara mandiri. MBG dianggap sebagai bentuk intervensi negara yang terlalu jauh, yang justru berpotensi mematikan ekonomi rakyat kecil demi keuntungan korporasi besar yang mampu menangani tender raksasa.
Kebijakan yang Dipaksakan
Gelombang aksi protes di berbagai wilayah Indonesia menjadi bukti nyata bahwa MBG bukanlah aspirasi rakyat, melainkan kebijakan yang dipaksakan dari atas ke bawah (top-down). Jika pemerintah tetap menutup telinga terhadap kecaman ini, program Makan Bergizi Gratis tidak akan diingat sebagai program kesejahteraan, melainkan sebagai monumen kegagalan perencanaan yang mengorbankan stabilitas ekonomi daerah dan hak-hak dasar masyarakat lainnya.
Sumber : MBG: Gelombang aksi protes Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah – BBC News Indonesia https://share.google/fFEIHLtW3sXSN02hJ