Oleh: Matheus Siagian.
Medialabuanbajo.com,- Saya memiliki pandangan yang mungkin berbeda dari sebagian pelaku pariwisata lain terkait pembatasan kuota di Taman Nasional Komodo. Menurut saya, pembatasan justru ada baiknya. Yang diperlukan adalah pengaturan yang tepat, adil, dan berpandangan jauh ke depan.
Kapan terakhir kali Anda mengunjungi Pulau Padar pada musim ramai? Saya yakin banyak yang mengalami hal yang sama seperti saya: manusia bertumpuk, berdesakan, dan suasana yang jauh dari nyaman.
Bahkan, sudah ada yang meninggal karena kepanasan di atas sana. Munafik jika kita mengatakan situasi seperti itu adalah hal yang normal, apalagi sampai mendukungnya.
Mari kita uraikan benang kusutnya. Apa sebenarnya yang menjadi dasar penumpukan manusia di satu titik seperti itu?
Bagi saya, sumber masalahnya jelas: gaya mass tourism diterapkan di kawasan yang seharusnya eco-oriented, kawasan yang semestinya mengedepankan kelestarian lingkungan.
Masalah muncul ketika semua orang menjual paket yang sama, ketika warisan UNESCO ini dipasarkan secara brutal tanpa pengaturan yang bijak.
Hari ini kita melihat paket-paket wisata satu hari yang menawarkan:
Padar – Pink Beach – Komodo – Manta Point – satu titik snorkeling lagi, bahkan beberapa ditambah Kalong, semuanya dalam satu paket, dan hampir semuanya dijual dengan speedboat.
Apakah model seperti ini menguntungkan? Saya berpendapat justru sebaliknya: ini merugikan semua pihak.
Kenapa? Karena lama tinggal wisatawan di Labuan Bajo akan berkurang. Saya katakan ini dengan penuh keyakinan: untuk apa wisatawan tinggal lebih dari tiga hari di Labuan Bajo kalau semuanya bisa mereka lihat hanya dalam satu hari? Bukankah itu yang sedang terjadi sekarang?
Kalau pola ini terus dibiarkan, siapa yang rugi? UMKM akan rugi karena peluang penjualan berkurang. Hotel akan rugi karena lama menginap menurun. Aktivitas ekonomi di darat Labuan Bajo ikut berkurang karena visitor tidak tersebar dan tidak tinggal lebih lama. Redistribusi kue pariwisata pun menjadi tidak merata.
Di sisi lain, manusia menumpuk di satu titik, meninggalkan sampah, menimbulkan kerusakan alam, dan kapal-kapal juga menumpuk di satu lokasi.
Akibatnya, pencemaran lingkungan meningkat: air tercemar oleh oli mesin, bensin, sampah, dan limbah lain yang sulit dihindari ketika beban kunjungan tidak dikendalikan.
Padahal, Taman Nasional Komodo adalah satu-satunya taman nasional di dunia yang memiliki satwa langka komodo yang dilindungi, sekaligus berada di kawasan coral triangle dengan kekayaan bawah laut yang luar biasa.
Lalu pertanyaannya: mengapa semua ini dijual begitu murah? Mengapa diobral sedemikian rupa?
Mengapa saya mengatakan “murahan”? Karena dalam satu hari, orang bisa melihat hampir semuanya, menikmati seluruh taman nasional dengan kecepatan dari pagi sampai sore. Dalam istilah sederhana, pola kunjungan seperti ini ibarat one night stand: cukup sehari, lalu selesai dan dilupakan.
Menurut saya, kuota seharusnya bukan hanya berfungsi melindungi alam, tetapi juga meningkatkan ekonomi masyarakat. Karena itu, pembatasan kuota sebaiknya jangan langsung ditolak mentah-mentah.
Sebaliknya, mari kita olah dengan baik. Saya yakin kita bisa menemukan titik temu, jalan tengah yang membuat alam tetap terjaga dan pariwisata tetap hidup—sebuah win-win solution yang menguntungkan semua pihak.
Izinkan saya memberi masukan. Bagaimana jika setiap titik wisata dibatasi 500 pengunjung per hari, dengan pembagian pagi dan sore? Dengan begitu, dalam satu hari orang hanya bisa memilih satu sampai dua titik saja. Setiap orang juga hanya boleh membeli maksimal dua titik kunjungan per hari.
Dampaknya akan sangat positif. Wisatawan yang hanya tinggal tiga hari di Labuan Bajo tidak akan bisa melihat semuanya sekaligus. Artinya, jika mereka ingin menikmati seluruh pengalaman yang ada, mereka harus datang lagi di kesempatan berikutnya.
Tamu tidak kecewa, alam tidak menanggung beban berlebihan, polusi bisa diminimalkan, pendapatan UMKM meningkat, redistribusi kue pariwisata menjadi lebih adil, lama tinggal wisatawan bertambah, dan hotel maupun restoran ikut merasakan manfaatnya. Pariwisata pun bisa berkembang dengan cara yang lebih sehat.
Lebih dari itu, wisatawan akan pulang ke negaranya dengan rasa penasaran karena masih ada objek wisata yang belum sempat mereka lihat. Kemungkinan untuk kembali akan semakin besar.
Karena itu, saya melihat kebijakan kuota ini sebagai kesempatan emas bagi pemerintah daerah, BTNK, dan seluruh pemangku kepentingan pariwisata untuk menata ulang arah pengelolaan Taman Nasional Komodo demi masa depan bersama yang lebih baik.
Permintaan saya sederhana: jangan langsung menolak mentah-mentah. Berhenti sejenak. Pikirkan baik-baik. Lalu mari bersama-sama memberikan masukan agar taman nasional kita menjadi kawasan yang lebih baik, lebih tertata, lebih bernilai, dan tetap lestari sampai anak cucu kita kelak—bukan diobral, lalu hancur hanya dalam satu generasi. (*)
