Medialabuanbajo.com,- Pariwisata Labuan Bajo kembali tercoreng dengan kasus “getok harga” di Pusat Kuliner Kampung Ujung, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, terhadap para travel agent dari sejumlah daerah di Indonesia.
Untuk diketahui, para travel agen hadir di Labuan Bajo untuk mengikuti Musayawarah Nasional (Munas) Asosiasi Travel Agen Indonesia (ASTINDO) ke-VI.
Ketua Umum ASTINDO, Pauline Suharno, mengungkapkan, pristiwa itu terjadi pada Senin 27 Oktober 2025 malam. Saat itu, sebanyak 20 orang rombongan yang makan. Mereka kaget total harga makanan Rp16 juta termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen.
Namun, pada akhirnya mereka hanya membayar Rp 11 juta setelah protes getok harga tersebut dan melakukan perhitungan ulang.
“Rp 16 juta berikut PPN, akhirnya karena kami minta dihitung ulang, ditimbang ulang, diturunkan sampai Rp 11 juta ya, itu kan preseden yang kurang baik,” ungkapnya.
Selain menyoroti getok harga, Pauline juga menyoroti tagihannya dalam nota yang ditulis tangan. Dia pun mempertanyakan apa benar PPN 10 persen itu disetorkan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat.
“Ditulis tangan seperti itu kan kami nggak tau PPN-nya lari ke mana. Kami taat pajak tapi kami mau membayar pajak ketika pajak itu memang disetorkan sebagaimana mestinya,” katanya.
Menurut dia, harga cukup tinggi itu seharusnya hanya untuk wisatawan mancanegara.
“Kami ini wisatawan lokal lho, jangan diperlakukan sama dengan wisatawan mancanegara,” ujarnya.
Beruntung, saat itu, para agen travel tidak ada yang membawa tamu.
“Kebetulan kami teman-teman travel agen, tapi kalau misalkan tamu yang datang di situ dikira travelnya getok, dikira travel agent ambil komisi, kasihan teman-teman (travel agent) lokal nantinya dianggapnya teman-teman lokal yang tidak profesional,” jelas Pauline.
Pauline juga menyoroti managemen restoran di kampung ujung yang dinilai buruk. Selain getok harga, pelayanannya juga disorot. Hal itu menurutnya akan berdapak buruk, tamu tak lagi datang ke tempat itu.
“Kalau perorangan mungkin oke datang ke situ tapi kalau ketika kita kunjungan rombongan kemarin 30 orang ya itu mereka langsung kalang kabut. Makanannya keluarnya nggak beraturan, minuman gak keluar-keluar kurang lebih seperti itu,” ujar dia.
Menurut dia, pedagang di Pusat Kuliner Kampung Ujung perlu diberikan pelatihan manajemen restoran. Seperti cara dan alur pemesanan seperti apa, cara timbangan yang harus transparan, dan lainnya. Harga harus transparan, diketahui tamu sebelum makanan disajikan.
Menurut Pauline, mereka tidak diinformasikan harga makanan sebelum disajikan. Seharusnya diberi tahu harganya saat memilih ikan dan menu lainnya.
“Kami makan kemarin 20-an orang lebih hampir 30 orang itu disuruh bayar Rp 16 juta, Rp 14 juta tambah PPN 10 persen,” kata Pauline.
Senada dengan itu, Ketua Panitia Pelaksana Munas VI, Ignasius Suradin, menyoroti masalah tata kelola di tingkat lokal yang merusak citra pariwisata premium.
Ia mengungkap adanya praktik ‘getok harga’ atau tarif yang tidak wajar di kawasan kuliner Kampung Ujung.
“Tamu kami pernah jadi korban ‘getok harga’. Harga di sana kerap lebih mahal dibanding restoran yang lebih baik,” ungkapnya.
Selain itu, Suradin juga mengkritik pengelolaan sampah dan limbah yang buruk di area tersebut, yang membuatnya terlihat jorok. (*)
