Medialabuanbajo.com,- Di tengah gemerlap pariwisata dan geliat ekonomi yang terus dipromosikan, realitas di lapangan tidak selalu seindah yang dibayangkan. Bagi sebagian warga, terutama pekerja sektor informal seperti mitra ojek online, mencari uang di Labuan Bajo justru menjadi perjuangan harian yang penuh ketidakpastian.
Peristiwa yang menimpa seorang mitra GrabBike baru-baru ini menjadi cermin keras dari situasi tersebut. Pria yang sehari-hari menggantungkan hidup dari aplikasi transportasi online itu diduga menjadi korban pemukulan oleh oknum anggota organisasi tertentu saat sedang menjalankan pekerjaannya.
Pada Jumat 27 Februari 2026, seorang mitra pengemudi GrabBike dilaporkan mengalami pengadangan dan penyitaan kunci motor saat melakukan penjemputan penumpang.
Mirisnya, peristiwa itu terjadi di Area Bandara, yang mestinya menjadi simbol keterbukaan pariwisata dan keramahan layanan justru berubah menjadi panggung konflik kepentingan ekonomi.
Aksi tersebut berujung pada pertemuan tegang di Satuan Lalu Lintas Polres Manggarai Barat. Audiensi antara perwakilan AWSTAR dan mitra Grab berlangsung alot, namun tidak menghasilkan kesepakatan tertulis.
Pada Senin 13 April 2026, pertikaian antara pengemudi GrabBike dan anggota AWSTAR kembali pecah. Salah satu pengemudi GrabBike diadang anggota Awstar karena dinilai melanggar kesepakatan yang telah dibuat.
Kedua belah pihak kembali melakukan mediasi di Satlantas Polres Manggarai Barat pada hari yang sama, namun tidak membuahkan hasil.
Peristiwa yang menimpa seorang mitra GrabBike baru-baru ini menjadi cermin keras dari situasi tersebut. Pria yang sehari-hari menggantungkan hidup dari aplikasi transportasi online itu diduga menjadi korban pemukulan oleh oknum anggota organisasi tertentu saat sedang menjalankan pekerjaannya.
Insiden ini tidak hanya menyisakan luka fisik, tetapi juga membuka luka sosial yang lebih dalam—tentang rapuhnya rasa aman bagi mereka yang hanya berusaha mencari nafkah secara jujur.
“Dia itu cuma kerja, antar penumpang, cari makan. Tapi malah diperlakukan seperti itu,” ujar salah satu rekan sesama pengemudi yang enggan disebutkan namanya.
Labuan Bajo kerap disebut sebagai destinasi super prioritas, namun di balik itu, banyak warga lokal masih berjuang untuk mendapatkan penghasilan yang layak. Persaingan yang ketat, biaya hidup yang terus meningkat, serta terbatasnya peluang kerja formal membuat banyak orang memilih menjadi mitra transportasi online sebagai jalan bertahan hidup.
Namun pilihan ini pun bukan tanpa risiko. Selain harus menghadapi ketidakpastian pendapatan harian, para pengemudi juga kerap berhadapan dengan tekanan di lapangan—baik dari persaingan tidak sehat maupun gesekan dengan pihak-pihak tertentu.
Kasus pemukulan ini memunculkan pertanyaan serius: sejauh mana perlindungan terhadap pekerja informal di daerah pariwisata seperti Labuan Bajo?
Publik mulai bersuara, meminta agar aparat penegak hukum bertindak tegas dan adil. Bukan semata untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat kecil yang bekerja di sektor ini.
Lebih dari itu, ada harapan agar pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dapat duduk bersama, mencari solusi yang berkeadilan bagi semua pihak—tanpa mengorbankan mereka yang berada di posisi paling rentan.
Peristiwa ini memantik gelombang empati dari masyarakat. Di media sosial, banyak warga menyampaikan dukungan moral kepada korban dan mengecam tindakan kekerasan yang dianggap tidak mencerminkan nilai kemanusiaan.
Karena pada akhirnya, di kota yang terus berkembang ini, setiap orang hanya ingin satu hal yang sama: bekerja dengan tenang, pulang dengan selamat, dan membawa rezeki untuk keluarga.
Menuntut Keadilan
Sebelumnya, mitra pengemudi Grab bernama Donatus Darso melaporkan dugaan pengeroyokan ke Polres Manggarai Barat. Peristiwa itu terjadi pada 13 April 2026 saat Donatus menjemput turis asing di kawasan bandara.
Donatus mengaku dipukul dan ditendang oleh tujuh hingga sembilan orang hingga terjatuh di aspal.
“Saya dipukul dan saya ditendang, jatuh di tengah aspal, untung tidak ada mobil lewat.Saya bangun dari aspal itu naik motor lagi dia pukul lagi saya,” ujar Donatus di Polres Manggarai Barat.
Ia juga menyebut lehernya sempat dicekik hingga memerah. Kasus tersebut telah dilaporkan dengan nomor LP/B/47/IV/2026/SPKT.
Ketua Komunitas Grab Labuan Bajo, Stanislaus Gonsales menegaskan, proses hukum yang dialami oleh rekannya telah berjalan sesuai prosedur.
“Laporannya sudah diterima kepolisian, dan sudah ada tanda terima. Kasus ini lewat jalur hukum, tidak ada mediasi keluarga” ujarnya Selasa 4 April 2026 lalu.
Kuasa hukum Asosiasi Angkutan Wisata Darat (AWSTAR) Labuan Bajo, Sintus Jemali, menegaskan kasus yang terjadi bukan penganiayaan seperti yang beredar di luar.
“Terkait isu yang beredar di luar terkait penganiayaan itu kita bantah keras, tidak terjadi penganiayaan,” kata Sintus usai dampingi kliennya di Polres Manggarai Barat, Rabu (22/4/2026).
Menurutnya, yang terjadi adalah perdebatan karena salah paham pembatasan zonasi. Sintus menyampaikan hal itu usai memenuhi undangan klarifikasi penyidik Polres Manggarai Barat.
“Kita hadir di Polres Manggarai Barat hari ini untuk memenuhi undangan dari penyidik terkait laporan dari saudara DD terkait peristiwa tanggal 13 April 2026, antara Grab dan AWSTAR,” ujarnya.
Ia menyebut kliennya kooperatif selama proses pemeriksaan.
“Klien jelas koperatif, undangan pertama undangan klarifikasi hari ini kita koperatif, bahkan kita tadi jam 1 jadwal pemeriksaan kita sudah datang jam 12,” kata Sintus.
Terkait langkah hukum selanjutnya, pihaknya akan membahas secara internal. Namun, AWSTAR menyayangkan pelapor menempuh jalur pidana.
“Kita sayang sekali pihak pelapor ini mengambil langkah hukum pidana,” ungkapnya.
Sintus menilai masih ada jalur lain yang bisa ditempuh, seperti restorative justice.
“Padahal sebenarnya masih ada jalur yang lain dimana di sini kita kedepankan restorative justice sebenarnya, tapi sayang sekali sudah terlanjur lapor di sini,” katanya.
Ia juga meminta pemerintah serius menata kelola pariwisata.
“Pemerintah harus melihat persoalan ini menjadi persoalan serius soal pariwisata kita, jangan dianggap sepele,” tegas Sintus.
Menurutnya, kegagalan manajemen tata kelola bisa memicu tindakan anarkis.
“Ketika pemerintah gagal manajemen tata kelola pariwisata kita maka terjadilah anarkis, dan itu fakta seperti yang kita alami sekarang,” ujarnya. (*)
